ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PERMENPAN NO 25 TAHUN 2014

PERMENPAN No 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya merupakan pengganti peraturan tentang jabatan fungsional perawat no 094 tahun 2001. Jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau failitas kesehatan lainnya yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Jabatan fungsional perawat terdiri atas perawat kategori keterampilan dan perawat kategori keahlian.

Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan terdiri dari

• Perawat terampil
• Perawat mahir
• Perawat penyelia

Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian yaitu

• Perawat ahli pertama
• Perawat ahli muda
• Perawat ahli madya
• Perawat ahli utama

Selengkapnya tentang  PERMENPAN No 25 Tahun 2014 dapat di download di ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PERMENPAN NO 25 TAHUN 2014

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wikipedia). Jenjang urutan kepangkatan dan golongan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

Nama Pangkat	Golongan	Ruang
GOLONGAN IV
Pembina Utama	IV	e
Pembina Utama Madya	IV	d
Pembina Utama Muda	IV	c
Pembina Tingkat I	IV	b
Pembina	IV	a
GOLONGAN III
Penata Tingkat I	III	d
Penata	III	c
Penata Muda Tingkat I	III	b
Penata Muda	III	a
GOLONGAN II
Pengatur Tingkat I	II	d
Pengatur	II	c
Pengatur Muda Tingkat I	II	b
Pengatur Muda	II	a
GOLONGAN I
Juru Tingkat I	I	d
Juru	I	c
Juru Muda Tingkat I	I	b
Juru Muda	I	a

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES RI No. 856/MENKES/SK/IX/2009. KEPMENKES ini mengatur tentang standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit. 

Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tentu sangat membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan response time yang cepat dan penanganan yang tepat. 

Instalasi Gawat Darurat sebagai tolak ukur pelayanan di Rumah Sakit sangat menentukan kriteria pemberian pelayanan kesehatan sebuah Rumah Sakit. Untuk meningkatkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai fasilitas penanganan kasus kegawatdaruratan, maka diperlukan pengaturan yang baik pada manajemen pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sehingga kecacatan dan atau kematian dapat dieliminasi.

Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 856 Tahun 2009 sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen Instalasi Gawat Darurat (IGD). Upaya tersebut diantaranya klasifikasi Instalasi Gawat Darurat, persyaratan SDM serta persyaratan sarana dan prasarana sesuai tipe/kelas IGD. (Dikutip dari Buku Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Provinsi Sulawesi Selatan)

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Oleh karena itu Kementerian Kesehatan membuat standar baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi acuan bagi daerah dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di IGD RS.

KEPMENKES RI No. 856/MENKES/SK/IX/2009 selengkapnya dapat di download pada link berikut KEPMENKES RI No. 856/MENKES/SK/IX/2009

Semoga bermangfangat 

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Rumah Sakit (SP2RS) merupakan perubahan dari sistem pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit (SIRS) Online.

Latar belakang revisi SIRS adalah rata-rata pelaporan tahun 2013 kurang dari 30% dan tahun 2014 kurang dari 40%. Untuk mengatasi kendala dalam pelaporan SIRS saat ini maka dilakukanlah revisi. Tujuan  dari revisi SIRS ini diantaranya :

1. Penyederhanaan pelaporan menyesuaikan dengan sumber data berdasarkan instalasi
2. Mempermudah Rekam Medis dalam koordinasi pengumpulan data
3. Meningkatkan pelaporan dari rumah sakit
4. Integrasi dengan SIMRS untuk memudahkan pelaporan
5. Memenuhi kebutuhan data di rumah sakit, Dinkes dan Kemenkes

 Perubahan revisi SIRS pada sistem SP2RS ini diantaranya :

• Penyederhanaan pada beberapa format pencatatan dan pelaporan
• Penambahan beberapa laporan, Contoh : Infeksi nosokomial, kecelakaan, dll
• Menggunakan 2 aplikasi offline dan online
• Terdapat output Penilaian Kinerja Rumah Sakit dengan metode skoring peringkat seluruh rumah sakit
• Monitoring rumah sakit yang melapor dan tidak melapor
• Feedback yang dapat dilihat oleh seluruh Dinkes Provinsi

Pelaporan SP2RS terdiri dari aplikasi SP2RS Offline dan aplikasi SP2RS Online.

AplikasiSP2RS Offline
Aplikasi yang diinstall dan digunakan oleh pihak rumah sakit untuk memasukkan data. Aplikasi SP2RS offline ini akan menghasilkan data dengan formal xml. Data ini yang nantinya akan dikirimkan oleh pihak rumah sakit ke dalam aplikasi SP2RS Online.

Aplikasi SP2RS Online
Aplikasi yang diakses secara online yang di berada di Kementerian Kesehatan. Aplikasi SP2RS online ini untuk menerima pelaporan dari rumah sakit yang dihasilkan dari aplikasi SP2RS Offline.

PERBEDAAN	SIRS	SP2RS
Template	Excel	Aplikasi
Jumah Laporan	28 form	24 form
Aplikasi	Online	Offline dan Online
Periode Pelaporan	Setiap saat, bulanan dan tahunan	Semester
Manfaat	Terbatas pada penyajian data	Dapat melihat kinerja rumah sakit-kinerja rumah sakit dipublikasikan secara Online
Output Laporan	Data Mentah (manual)	Data Olahan (by sistem)
Peringkat Kinerja	Tidak ada	Ada
Feedback ke Dinkes Prov & Kab/Kota	Tidak ada	Ada
Dashboard	Tidak ada	Peringkat Kinerja, JKN, Akreditasi, Sistem Rujukan, 10 Besar Penyakit, dll

Rincian Laporan RL dalam SP2RS adalah sebagai berikut :
Data Dasar Rumah Sakit ( RL 1)
Data Ketenagaan Fungsional ( RL 2)
Data Kegiatan Pelayanan( RL 3)

• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan ( RL 3.1)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat ( RL 3.2)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap ( RL 3.3)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Intensif ( RL 3.4)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Bedah Sentral ( RL 3.5)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Radiologi ( RL 3.6)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Laboratorium ( RL 3.7)
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik ( RL 3.8) 
• Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Farmasi ( RL 3.9)
  Data Kegiatan Pelayanan Instalasi Gizi ( RL 3.10)

Data Morbiditas dan Mortalitas ( RL 4)

• Data Morbiditas Pasien Rawat Inap ( RL 4.1)
• Data Morbiditas Pasien Rawat Jalan ( RL 4.2)
• Data Mortalitas Pasien ( RL 4.3)

Sumber : Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Rumah Sakit (SP2RS) oleh Sub bagian Data dan Informasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dalam penghitungan statistik pelayanan rawat inap di rumah sakit terdapat istilah Lama Dirawat (Lama Rawat) dan Hari Perawatan. Istilah ini masih sering rancu dalam penggunaannya. Dua istilah tersebut memiliki cara pencatatan, penghitungan, dan penggunaan yang berbeda. Istilah tersebut digunalan dalam rumus berikut :